Tindakan aparat keamanan akhir-akhir ini memang sedang ramai-ramainya diberitakan dan dibicarakan oleh kalangan pers, LSM, serta para pengamat. Hal ini dikarenakan tindakan aparat keamanan tidak lagi bersahabat bahkan cenderung brutal. Aparat keamanan bukan lagi sebagai salah satu institusi yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, tetapi rasa resah dan ketakutan. Tindakan-tindakan tersebut justru memperburuk citra aparat keamanan khususnya POLRI.
Kita sudah tahu bahwa tindakan yang cenderung brutal tersebut terjadi sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Bahkan tidak membutuhkan senjata. Tetapi hal itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal yang pada akhirnya tindakan brutal menjadi pilihan instant. Seperti halnya berbagai kasus di Papua, Mesuji, dan yang paling baru yaitu kasus di Bima NTB.
Di Papua misalnya yang merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian internasional. Kasus yang berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Bahkan Otonomi Khusus (Otsus) belum mampu menyelesaikan hal tersebut. Seakan Otsus yang diberikan oleh pemerintah 10 tahun lalu pada tahun 2001 terlihat tiada manfaatnya. Dan masalah masalah tersebut diperparah lagi dengan penanganan aksi masyarakat yang tidak puas seperti demo,separatis OPM, pemogokan karyawan tambang emas Freeport yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan cara yang kasar dan brutal. Seperti masalah kegiatan separatis dan pemogokan karyawan Freeport yang memakan korban jiwa. Menurut Harsono dari organisasi Human Rights Watch mengajukan argumen bahwa aksi pemogokan buruh di tambang emas dan tembaga terbesar di dunia sebagai gambaran bagaimana Papua tidak memperoleh bagian kekayaan dari sumber daya alam mereka.
Contoh lain, masalah lahan di Mesuji yang memakan korban juga. Konflik agraria antara masyarakat setempat dan pihak investor yang kembali disikapi oleh pihak aparat keamanan dengan cara kekerasan.Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Berry Nahdian Furqan masalah kekerasan terhadap masyarakat sebelumya juga ada di Jambi dan Sumatera Barat.Dan Berry menambahkan, “Aparat keamanan justru membuat situasi semakin runyam. Terjadi penembakan dan sebagainya. Sebelum di Mesuji ada di Tiaka, Sumatera Barat, dan Jambi yang seluruhnya melibatkan aparat keamanan. Ini titik krusial yang harus dilihat. Bukan cuma soal penegakan hukum, tetapi evaluasi ulang kewenangan Brimob.
Cap negatife yang diwariskan dari era ORBA tidak lagi menjadi instropeksi diri pihak aparat keamanan. Malah semakin memperburuk pandangan masyarakat sekarang. Tidak ada perbedaan antara gaya kepemimpinan ORBA maupun sekarang. Dan yang paling penting adalah tindakan brutal aparat keamanan tidak bisa dibenarkan atas dasar penegakan hukum. Aparat keamanan tidak boleh seenaknya mengumbar peluru. Dan Negara wajib hukumnya mempertanggung jawabkan tindakan yang terus berulang ini.
